Karimun – Buruh akan menggelar aksi demo akbar pada besok, Kamis (10/8/2023). Tapi tidak di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.
Adapun yang menjadi tuntutan para buruh diantaranya, mendesak Presiden RI agar mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Kesehatan.
Namun berbeda di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Buruh di daerah berjuluk Bumi Berazam tersebut dipastikan tidak melakukan aksi demo akbar pada, Kamis (9/8).
Hal ini disampaikan oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq saat menghadiri Muscab I disejalankan dengan pelantikan Pengurus Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri (PP Polri) Cabang Kabupaten Karimun periode 2021-2026, Rabu (9/8/2023).
Baca Juga: Bupati Apresiasi Buruh Kabupaten Karimun Peringati May Day 2023 Tanpa Aksi Demo
PP Polri Cabang Karimun dilantik oleh Ketua PP Polri Daerah Provinsi Kepri, Kombes Pol (Purn) Basri Harun bertempat di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepri.
Bupati Rafiq mengatakan, terkait aksi demo akbar besok, dirinya sudah melakukan pertemuan (musyawarah) dengan pihak Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Karimun di rumah dinasnya.
Hasilnya, buruh di Karimun tidak turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa.
Baca Juga: PP Polri Cabang Karimun Diharapkan Jadi Barometer dan Contoh Yang Baik
“Alhamdulillah, besok itu buruh di Karimun tidak menggelar aksi demo, tapi hanya penyerahan surat dan duduk bersama melakukan doa bersama untuk kebangsaan dan juga untuk Kabupaten Karimun,” ucap Bupati Rafiq.
