“Saat ini Pemerintah Pusat fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim. Diharapkan adanya kolaborasi program penanggulangan kemiskinan baik antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menekan angka kemiskinan ini,” pintanya.
Bupati Rafiq menyebutkan, nilai PDRB selalu meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19.
PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari RP 9,6 triliun, menjadi Rp 15,6 triliun di tahun 2022, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 17,01 triliun.
Bahkan nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar
harga konstan, pada tahun 2022 berhasil mencapai lebih tinggi dari kondisi sebelum pandemi Covid-19.
“Penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Karimun adalah dari sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan,” beber Bupati Rafiq.
Baca: Pria di Bintan Ditangkap Polisi, Sempat Gagal dan Belajar dari YouTube
Sedangkan gini rasio masyarakat Kabupaten Karimun masih terjaga di kondisi rendah.
Semula pada tahun 2005 sebesar 0,32 menjadi 0,29 pada tahun 2022, dan tahun 2023 rasio gini Kabupaten Karimun telah mencapai 0,27.
“Ini menunjukan berkurangnya ketimpangan atau kesenjangan pendapatan masyarakat di Kabupaten
Karimun,” kata Bupati Rafiq.
Ia mengharapkan isu-isu strategis yang
harus diperhatikan dalam penyusunan RPJPD 2025-204 harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Karimun.
Dan nantinya akan di kembangkan menjadi prioritas pembangunan pada 4 priode kepemimpinan di mulai pada
priode pertama 2025-2029.
