Karimun – Pemerintah tengah menggodok sejumlah opsi dalam menyelesaikan persoalan pegawai non ASN alias honorer di tanah air. Adapun status kepegawaian honorer ini akan dihapus per 28 November 2023.
Terkait hal tersebut, Bupati Karimun, Aunur Rafiq tidak tinggal diam dan juga tidak lepas tangan. Bupati Rafiq terus memperjuangkan para pegawai kontrak dan insentif agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bupati Karimun mengatakan, bahwa dirinya telah menyampaikan ke Pemerintah Pusat agar membuat regulasi dan mempertimbangkan kondisi geografis berbagai daerah.
Kabupaten Karimun lanjutnya, merupakan daerah kepulauan, yang mana tenaga-tenaga kontrak dan insentif masih diperlukan untuk mengisi formasi yang memang dibutuhkan.
Baca Juga: Serahkan SK PPPK, Bupati Karimun: Bekerjalah Dengan Hati, Ikhlas dan Baik
“Guru-guru insentif, tenaga kesehatan, tenaga administrasi di pulau-pulau itu masih kita butuhkan. Jadi jangan sama ratakan daerah daratan dengan kepulauan. Regulasi-regulasi itu melihat dari kebutuhan setiap wilayah,” kata Rafiq didampingi Wakil Bupati, Anwar Hasyim, Rabu (26/7/2023).
“Kita masih membutuhkan. Kalau tidak, dibuka formasi penerimaan ASN reguler, buka formasi dari PPPK untuk tenaga insentif, kemudian berikan kewenangan di daerah, mungkin yang dibatasi itu tidak dibenarkan lagi untuk penambahan-penambahannya,” tambahnya.
Bupati Rafiq menyampaikan, jumlah pegawai kontrak dan insentif di Kabupaten Karimun sekitar 4.000 orang. Ia berharap seluruhnya bisa diangkat menjadi PPPK karena memang dibutuhkan.
Baca Juga: Ribuan Pegawai Kontrak Pemkab Karimun Terima SK Perpanjangan, Terbanyak di Sekretariat Daerah
“Mereka butuh pekerjaan untuk kehidupan. Kalau ditanya, daerah mampu membayar gajinya. Kalau itu terjadi, berapa besar pengangguran yang menimbulkan dampak pertumbunan ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan di Kabupaten Karimun. Namun semua segala sesuatunya kewenangan Pemerintah Pusat,” katanya.
Bupati Rafiq mengharapkan permohonan yang sudah disampaikan ke Pemerintah Pusat, agar kebijakan memberikan formasi yang lebih besar khususnya Kabupaten Karimun dapat dipenuhi.
