RCMNEWS.ID, KARIMUN — Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau diterapkan.
Penerapan PPKM di daerah tersebut mulai berlaku sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 22 Juli 2021.
Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Karimun Nomor : 700/SET-COVID-19/VII/SE-08/2021.
Tujuannya, dalam rangka mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19 mulai dari tingkatbKecamatan, serta seluruh Desa dan Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Kabupaten Karimun.
BACA JUGA• Update Covid-19 Karimun: Pasien Sembuh Bertambah, Kasus Aktif Berkurang
Pada Senin 12 Juli 2021, Bupati Karimun juga menerbitkan SE Nomor: 300/SET-COVID-19/VII/SE-09/2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dan internasional menggunakan moda transportasi umum, dalam rangka pecegahan Covid-19 di Kabupaten Karimun.
Adapun isi di dalam SE tersebut diantaranya, bagi pelaku perjalanan yang melaksanakan perjalanan ke wilayah Kabupaten Karimun selain wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, juga diwajibkan menunjukkan kartu/sertifikat vaksin Covid-19 dosis pertama.
Bagi yang tidak atau belum divaksin karena alasan medis, maka wajib menunjukkan surat keterangan dari dokter.
Kemudian, menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang berlaku 2 x 24 jam, atau Rapid Test Antigen yang berlaku 1 x 24 jam sebelum keberangkatan dari Puskesmas/fasilitas kesehatan setempat (berlaku untuk semua umur).
Sementara bagi pelaku perjalanan antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Karimun juga diwajibkan
mrnunjukkan kartu/sertifikat vaksin Covid-19 dosis pertama.
Bagi yang tidak atau belum divaksin karena alasan medis, maka wajib menunjukkan surat keterangan dari dokter.
Berikut isi lengkap surat edaran
Bupati Karimun Nomor : 700/SET-COVID-19/VII/SE-08/2021 tentang PPKM dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19:
[doc id=23162]
