Karimun – Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada, Kamis (6/4/2023) malam.
Selain Bupati Adil, juga ada 25 orang merupakan pejabat strategis di lingkungan Pemkab Meranti yang ditangkap KPK dalam OTT tersebut.
Ketua DPP Laskar Melayu Serumpun (LMS) Provinsi Kepri Datuk Panglima Azman Zainal merasa kecewa dengan Bupati Meranti Muhammad Adil terkena OTT KPK.
“Tentu saya merasa kecewa. Bupati Adil terkena OTT KPK menjadi sejarah bagi Kabupaten Kepulauan Meranti sejak Meranti berdiri,” katanya.
Baca Juga: Wakil Ketua KPK: Bupati Meranti Diduga Terima Suap Pengadaan Jasa Umroh
Salah satu pendiri Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut minta KPK profesional.
“Harus benar-benar operasi tangkap tangan (OTT), bukan operasi tangkap target. Jangan ada kaitan dengan kontroversi Bupati Adil dengan Kemenkeu teekait dana bagi hasil yang sempat viral,” kata Azman lagi.
Meski merasa kecewa, Azman meminta kepada masyarakat Meranti untuk mendoakan Bupati Adil baik-baik saja, dan jangan ada muncul kubu-kubu.
“Suka tidak suka, seburuk-buruknya dia (Bupati Adil) adalah pemimpin Meranti. Kejadian yang menimpa Bupati Adil harus menjadi renungan siapapun yang menjadi Bupati Meranti kedepannya. Siapapun Bupati harus merangkul dan menyatukan masyarakatnya, jangan ada terpecah belah,” ucapnya.
Dalam OTT Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, KPK menyita uang miliaran rupiah.
Baca Juga: LMS Kepri Minta Polisi Tangkap Semua Agen Chip Higgs Domino
“Untuk barang bukti yang disita kurang lebih mencapai miliaran rupiah,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (7/4) dilansir dari CNN Indonesia.
Kasus ini sedang didalami melalui proses pemeriksaan, kata Firli. Namun menurutnya, kasus ini didominasi oleh dugaan kasus suap dan uang proyek dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Ia tak memberikan kepastian soal kabar dugaan penerimaan suap pengadaan jasa umrah. Namun, Firli membenarkan jika Adil diduga menerima potongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP) dari rentang waktu 2021-2023.
“Di samping itu, bupati juga menerima potongan uang persedian dan ganti uang persedian serta penerimaan lainnya,” kata Firli.
