Karimun – Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun sedang tidak baik-baik saja.
Meski begitu, terus diupayakan tidak ada pemberhentian terhadap pegawai Non ASN di lingkungan Pemkab Karimun.
“Kondisi keuangan kita tidak dalam keadaan baik. Walaupun beban APBD kita sangat berat, kita terus berupaya tidak ada Non ASN yang di rumahkan, karena ini adalah tugas kemanusiaan,” kata Bupati Karimun Aunur Rafiq, Rabu 5 Juni 2024.
Bupati Rafiq menyebutkan, total pengeluaran dari APBD untuk belanja pegawai Pemkab Karimun tahun 2024 Rp 384 miliar.
Dijelaskannya, untuk pembayaran TPP mencapai Rp 187 miliar, pembayaran pegawai kontrak Rp 56 miliar, pembayaran honorarium tidak tetap dan tenaga insentif Rp 25 miliar.
Lanjutnya, pembayaran insentif guru sekolah dan tenaga pendidik Rp 57 miliar, tenaga kesehatan Non PNS Rp 18 miliar.
Baca: Bupati Karimun Serahkan SK Kepada 291 PPPK
Kemudian, petugas klining servis, kebersihan, pemadam dan kebakaran Rp 15 miliar, pengelolaan persampahan Rp 8,3 miliar, insentif RT/RW Rp 8,2 miliar, insentif kader posyandu 7,5 miliar.
“Belanja pegawai Pemkab Karimun tahun 2024 terjadi kenaikan Rp 101 miliar dari tahun 2023,” kata Bupati Rafiq.
Ia menyebutkan, kalau ingin menormalkan keuangan daerah ada ribuan pegawai Non ASN Pemkab Karimun yang harus di rumahkan.
“5 ribu saja kita rumahkan, ratusan miliar bisa kita hemat untuk melakukan pembangunan. Tapi dengan 5 ribu yang di rumahkan, berapa jiwa yang menderita dan tidak baik bagi tingkat pengangguran di Kabupaten Karimun,” ujarnya.
Bupati Rafiq mengharapkan kepada seluruh pegawai Pemkab Karimun dapat memahami kondisi tersebut, tidak mudah terprovokasi apalagi saat ini sudah masuk tahun politik.
“Mari eratkan rasa persatuan dan kesatuan kita, saling menghargai, menghormati satu dengan lainnya. Syukuri apa yang sudah didapat. Jika ada calon pemimpin menjajikan akan menaikan gaji pegawai maupun tunjungan, dengan kondisi APBD dan trend transfer dari Pemerintah Pusat saat ino, hal itu sulit untuk dapat dilakukan,” katanya mengakhiri.
