“Diduga melanggar ketentuan dibidang kepabeanan dan imigrasi sesuai peraturan/perundang-undangan
yang berlaku di Malaysia. Jadi pemeriksaan, penelitian pendalaman serta proses lebih lanjut oleh PPM Wilayah 2 Pengerang PDRM,” tutur Agus Yulianto.
Dijelaskannya, penegahan yang tersebut bukti keseriusan Kanwil DJBC Khusus Kepri melakukan penegakan hukum di laut dalam lingkup pengamanan fiskal atau potensi penerimaan keuangan negara (revenue collector).
Serta melindungi masyarakat dari keluar/masuknya barang-barang ilegal (community protector), terutama untuk mengatasi lesunya perekonomian Indonesia yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, sesuai amanat Undang-Undang No 10 Tahun 1995
sebagaimana diubah Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
“Menjalin kerjasama/sinergitas dengan berbagai penegak hukum di laut baik antara instansi yang berada di dalam negeri maupun dengan instansi di negara lain, harapannya dapat mempersempit ruang gerak para penyelundup sehingga lebih efektif dalam mengamankan penerimaan negara,” tutup Agus Yulianto.
(nk)
