Karimun – Partisipasi politik yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.
Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.
Salah satu pelanggaran yang sering terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) adalah politik uang.
Politik uang ibarat sebuah penyakit menahun yang mencederai sistem demokrasi.
Politik uang sangat menghambat dalam membangun sebuah proses demokrasi yang sehat karena dampaknya yang sangat merusak.
Baca: Optimalkan Pengamanan Pemilu 2024, ini Yang Dilakukan Polres Karimun
Pada pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Karimun pernah menangani kasus politik uang yang berujung pada didiskualifikasinya peserta pemilu pada saat itu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun, Iskann mengatakan, pentingnya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu 2024 partisipatif.
“Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat Pemilih, maka terwujudnya pemilu yang demokratis,” ujarnya, Sabtu (27/1).
Disampaikannya, keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekadar datang ke TPS dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi kecurangan yang terjadi.
Serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses dan
menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu.
Lanjutnya, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu melalui Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun, atau pun melalui aplikasi SIGAP LAPOR milik Bawaslu.
“Selain itu juga dapat melaporkan kepada jajaran pengawas apabila ditemukan ASN dan TNI/Polri yang mencoba-coba untuk
tidak netral,” tambah Iskann.
Dalam UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam Pasal 523 Ayat (1) menyatakan setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung.
Sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 Ayat (1) huruf j dan Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara 2 sampai 4 tahun dan denda Rp 24 sampai Rp 28 juta.
