KARIMUN, RCMNews – Aunur Rafiq di penghujung jabatannya sebagai kepala daerah (Bupati), memberikan kabar terbaru soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemkab Karimun.
Dikatakannya, telah menandatangani berkas hasil evaluasi Kemendagri terkait TPP ASN Pemkab Karimun tahun 2025.
“Sudah saya tandatangani pada, Rabu 19 Februari 2025,” ujar Rafiq, Kamis (20/2/2025).
Hal itu dibenarkan oleh Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Karimun, Rosmalita.
“Iya benar, Pak Rafiq sudah menandatangani beberapa dokumen salah satu syarat yang diminta,” katanya.
Ia menjelaskan, terkait pembayaran TPP ASN tahun anggaran 2025, setiap pemerintah daerah harus mengusulkan permohonan persetujuan ke Kementerian Dalam Negeri lewat Aplikasi SIMONA.
BACA: Bupati Karimun Beberkan Penyebab 5 Bulan TPP ASN 2024 Tidak Cair
Aplikasi tersebut diantaranya digunakan untuk memantau pelaksanaan analisis jabatan, beban kerja, evaluasi jabatan, anggaran, dan penerapan tambahan penghasilan pegawai di pemerintah daerah.
Lanjutnya, setelah mendapatkan persetujuan dari Kemendagri, baru boleh
TPP ASN dibayarkan.
Sampai saat ini permohonan persetujuan yang telah diusulkan masih proses evaluasi.
“Sudah kita upload/kirimkan data dimaksud ke Aplikasi Simona. Kita masih menunggu hasil evaluasinya, kita juga sudah berkoordinasi kepada tim di sana (Kemendagri),” tuturnya.
Disebutkannya, keterlambatan pembayaran TPP ASN bulan Januari dan Februari 2025 terjadi lantaran proses evaluasi yang cukup panjang dan memakan waktu.
Karena, untuk proses evaluasi TPP banyak dokumen atau data-data yang harus kita lengkapi sesuai permintaan data.
“Anggaran TPP sudah ada, namun kami tak bisa mencairkan sebelum ada keputusan dari Kemendagri. Karana ini awal tahun, jadi proses evaluasinya memang agak panjang. Tapi kami tetap berusaha semaksimal mungkin agar TPP ASN tahun 2025 bisa segera dibayarkan,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, TPP ASN Pemkab Karimun tahun 2024 belum dibayarkan selama 5 bulan yang nilainya sekitar Rp 40 miliar.
Kepala BPKAD Kabupaten Karimun, Dwiyandri menyebutkan, TPP yang belum cair akan diakumulasikan ke dalam anggaran TPP tahun 2025.
Untuk merealisasikannya, Pemkab Karimun akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendagri), apakah boleh dianggarkan kembali atau tidak di 2025.
