Lingga – Selain dugaan korupsi dana bansos Rp 25 miliar yang ditangani Kejari Lingga, muncul lagi kasus yang sama.
Kali ini lagi dugaan korupsi dana publikasi di Sekretariat DPRD Lingga yang nominalnya ratusan juta rupiah.
“Kabupaten Lingga ini sudah sangat parah. Banyak sekali kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara. Sampai-sampai dana publikasi di duga ditilap Sekwan DPRD Lingga,” kata salah satu wartawan senior di Lingga yang tak mau namanya disebutkan belum lama ini.
“Sebagai mitra jurnalis, aparat penegak hukum harus mengusutnya sampai tuntas,” pintanya.
Dikatakannya, keterbukaan informasi terkait dana publikasi media di daerah tersebut semakin tidak jelas, seharusnya secara transparan.
Namun pada kenyataannya, masih ada media tidak termasuk dalam daftar pengumuman lulus kerjasama yang dibayar.
“Yang parahnya lagi, untuk tahun 2023 dana kerjasama publikasi hanya dibayar triwulan 1, 2 dan 4 saja. Jadi pertanyaannya, triwulan ke 3 kemana?,” beber wartawan senior tersebut penuh tanda tanya.
Baca: Tarif Layanan Kesehatan di RSUD Naik Signifikan, ini Kata Bupati Karimun
Lanjutnya, dana untuk kerjasama publikasi tahun 2023 di Sekretariat DPRD Lingga Rp 1,2 miliar. Jika dibagikan ke 150 perusahaan media yang sudah melakukan Mou sebesar Rp 2 jutabaru terserap Rp 300 juta untuk satu triwulan.
“Kalau tiga triwulan yang dibayarkan baru berapa nilainya. Jadi setiap melakukan sesuatu itu harus selalu ada kajian dan perhitungannya,” katanya.
Sambungnya lagi, wajar saja kalau kita sangat mencurigai ratusan juta anggaran publikasi 2023 hilang entah kemana.
“Kalaupun dikembalikan ke kas negara, tentu ada dasar pengembaliannya. Keterbukaan informasi harusnya dari pihak Sekwan juga kan?. Itu baru tahun 2023, bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya,” ambungnya mengakhiri
Hingga berita ini ditayangkan, Sekwan DPRD Lingga tidak bisa dihubungi awak media, dikarenakan tidak ada nomor hp yang bisa dihubungi guna mendapat tanggapan dan hak sanggahannya.
