Komisi II DPR: APDESI Disarankan Bertemu Presiden
Menanggapi desakan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia yang memimpin rapat menegaskan pihaknya telah memasukkan usulan di program legislasi nasional tentang revisi Undang-Undang tentang Desa itu sejak hari pertama rapat setelah dilantik menjadi anggota DPR pada 2019.
“Persoalannya, untuk membahas undang-undang, menyusun undang-undang, apakah itu undang-undang baru atau revisi undang-undang, tidak bisa sendiri oleh DPR, harus bersama-sama dengan pemerintah. Masalahnya pemerintah sampai saat ini belum menempatkan ini menjadi prioritas untuk direvisi,” tutur Ahmad Doli.
Oleh karena itu Ahmad Doli menyarankan Apdesi dan asosiasi kepala desa lainnya untuk menemui Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, guna menyampaikan aspirasi soal pentingnya Undang-undang tentang Desa tersebut untuk segera direvisi.
Pendapat serupa disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Junimart Girsang. Dia menyebutkan pihaknya tinggal menunggu kesepakatan dari pemerintah untuk memulai revisi undang-undang tersebut. Dia juga mendukung soal adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa.
Baca Juga: Kualitas SDM Kepri Tak Boleh Dipandang Sebelah Mata
Menurutnya perpanjangan itu menjadi penting untuk kesinambungan pembangunan desa. Penundaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang seringkali menjadi penyebab tertundanya pembangunan desa.
Baca Juga: TNI AL Pastikan Laut Natuna Kondusif
Dia juga menyoroti sejumlah bupati yang terkesan sengaja menunda-nunda penyelenggaraan Pilkades di daerahnya dengan tujuan menjadikan jabatan para kepala desa sebagai alat politiknya.
Ribuan kepala desa berencana melangsungkan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR untuk mendesak revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meskipun belum ada rincian lebih jauh tentang rencana itu.
Sumber: VOA
