Karimun – Sebanyak 150 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 25 Desa se-Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri mengikuti bimbangan teknis (Bimtek) tata kelola Pemerintahan Desa, Kamis (7/12/2023).
Bimtek berlangsung selama dua hari di Gedung Nasional tersebut, menghadirikan sejumlah narasumber diantaranya Ketua Umum DPP Literasi Kajian Desa Nusantara (LKDN), Nur Rozuqi.
Turut hadir dalam kesempatan itu diantaranya anggota DPRD Karimun dan perwakilan FKPD.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Karimun, Abdullah mengatakan, anggota BPD harus tahu persis tugas pokok dan pungsinya, sebelum berbicara tentang aturan main atau tata kelolanya.
“Jika SDM nya sudah siapkan, dan ternyata tata kelolanya stagnan apalagi mundur, berarti bimtek ini tidak memberikan perubahan yang signifikan,” ucap Abdullah dalam sambutan saat membuka kegiatan itu mewakili Bupati Karimun, Aunur Rafiq.
Untuk itu ia mengharapkan peserta dapat mengikuti bimtek dengan sebaik mungkin.
Baca: Pemkab Karimun Ajak IKABSU Bangun Daerah Dengan Semangat Kebersamaan
Sehingga hasilnya atau ilmu yang diperoleh, dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan desa.
“Bimtek ini diselenggarakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan tugas-tugas BPD,” ujarnya.
Baca: 4 Anggota Polres Bintan Raih Penghargaan Polisi Teladan dan Berprestasi
Abdulllah meminta Kades dan BPD di Kabupaten Karimun harus berjalan sinergi untuk kemajuan pembangunan desa masing-masing.
“Kades harus selalu bersinergi dengan BPD dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Karimun, Eriawan Budi Raharjo menjelaskan, tujuan bimtek untuk meningkatkan SDM anggota BPD terkait dengan tugas dan pungsnya.
Melalui bimtek lanjutnya, anggota BPD akan mengerti apa ketentuan regulasi yang harus ditetapkan di pemerintahan desa.
“Jadi diadakannya bimtek ini untuk melakukan perbaikan dan berbenah dalam tata kelola pemerintahan desa,” kata Eriawan.
