Tanjungpinang – Ketua Himpunan Mahasiswa Kecamatan Durai (HMKD) Adiya Bapriyanto mengatakan, permasalahan Pilkada 2024 Pilkada yang paling mencuat dan menonjol adalah praktek politik uang.
Untuk itu ia mendesak Bawaslu Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri menindak tegas oknum-oknum diduga pelaku politik uang dalam pesta demokrasi.
“Belakangan ini menuju hari pencoblosan pada 27 November 2024, praktek politik uang sangat marak di Kabupaten Karimun,” kata Adiya.
Hal itu disampaikannya usai diskusi dan deklarasi tolak politik uang yang dilaksanakan Aliansi Mahasiswa Kabupaten Karimun Kota Tanjungpinang yang tergabung di dalam Himpunan Mahasiswa Kecamatan Durai (HMKD), dan Himpunan Mahasiswa Kundur (HIMK), di Kantin Al – Kautsar Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Minggu 17 November 2024.
Baca: Ini Motif Pelaku Begal yang Lukai Korban Dengan Senjata Tajam di Karimun
Hadir pada kesempatan itu dua akademisi dari Stisipol Raja Haji Tanjungpinang dan Universitas Maritim Raja Ali Haji, yakni Drs Zamzami A Karim dan Dr Okparizan, yang merupakan putra daerah asal Kabupaten Karimun.
Adiya mengatakan, diskusi publik dan deklarasi tersebut dilaksanakan atas dasar kepedulian dan keprihatinan kepada daerah.
Baca: Kunjungi Kodim 0317/TBK, Danrem 033/WP: Jaga Netralitas TNI di Pilkada 2024
“Diskusi publik dan deklarasi bersama ini untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang aman, damai, kondusif serta tidak terkontaminasi oleh money politik,” ujarnya.
Adiya mengajak dan mendorong seluruh elemen masyarakat untuk menolak, melawan dan melaporkan segala bentuk praktek politik uang pada Pilkada Karimun 2024.
Baca: Lanal Karimun Amankan Belasan PMI Ilegal dari Malaysia Tujuan Kundur
Ia juga mengajak calon kepala daerah beserta relawan, untuk berkompetisi secara sehat.
“Kita minta Bawaslu menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat. Apabila tidak, maka pastikan suara perlawanan akan terus kami gaungakan,” tegasnya mengakhiri.
