Kepri – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi keseriusan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dalam memberikan perhatian terhadap sektor kelautan dan perikanan.
Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota (PIT), KKP akan membangun proyek percontohan 10 kampung nelayan maju terintegrasi dan modern yang berlokasi di sekitar zona penangkapan pada tahun 2023 ini.
“Nanti saya upayakan agar di tahun anggaran 2024 bisa kita bangun di Provinsi Kepri khususnya di Natuna dan Anambas. Disetiap wilayah penangkapan itu nanti akan dibangun kampung nelayan modern. Nah ini kampungnya akan kami bangun. Ada dermaga, ada docking kapal, ada cold storage, ada pabrik es, ada pasar ikan, kalau perlu kapalnya kami bantu,” kata Menteri KKP saat beraudiensi dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Ruang Rapat Menteri KKP, Jakarta, Selasa (25/10/2023).
Pembangunan kampung nelayan modern, syaratnya harus 70-80 persen penduduknya nelayan agar biar produktivitas semakin meningkat dan masyarakat nantinya akan semakin sejahtera.
Sejatinya esensi dari PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur adalah supaya populasi perikanan terjaga dengan baik. Penangkapan ikan terukur akan didukung dengan sarana, prasarana dan pengawasan yang optimal.
Baca: Bupati Karimun Serahkan Bantuan Untuk Nelayan, Nilainya Rp 142 Juta
Pada kesempatan tersebut Gubernur Ansar menyampaikan, skema pendapatan provinsi dari sumber hibah pelaku usaha IPPL perolehan hibah dari pelaku usaha dapat diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Baca: Gubernur Ansar Minta Dukungan Kementerian PUPR Untuk Proyek Strategis di Kepri
“Dibutuhkan peran KKP dalam mendukung pendapatan daerah dengan komitmen pelaku usaha untuk memberikan hibah dengan tujuan kebutuhan pembangunan Provinsi Kepri sebagai lokasi eksplorasi,” ujarnya.
