KARIMUN, RCMNews.id – Guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karimun, Kepualaun Riau tidak perlu galau lagi.
Kabar gembiranya, gaji bulan Desember 2024 yang belum dibayarkan nilainya sekitar Rp 3,173 miliar akan dicairkan hari ini, Senin (20/1/2025).
Begitu pula dangan gaji ASN (PNS dan PPPK) di lingkungan Disdikbud Karimun juga sama.
“Sudah diproses di Bank Riau Kepri Syariah. Insya Allah kalau lancar prosesnya hari ini cair,” kata Plt Kepala Disdikbud Karimun, Husin.
Ia mengatakan, untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) triwulan ke 4 tahun 2024 masih berproses.
Nilai TPG (PNS & P3K) triwulan ke 4 tahun 2024 2024 yang harus dibayarkan sekitar Rp 13,65 miliar.
BACA: Terus Berjuang dan Menuntut Janji, IPN Karimun Layangan Surat ke DPRD
Sementara TKG (PNS & P3K) triwulan ke 4 tahun 2024 2024 sekitar Rp 1,55 miliar.
“Untuk TPG dan TKG harus kliring dari BRK ke BSI, mudah-mudahan cepat proses kliringnya,” pinta Husin.
Diberitakan sebelumnya, setelah melakukan aksi damai, DPC Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) Kabupaten Karimun melayangkan surat permohonan audeinsi ke Pemkab Karimun.
Selain itu, juga melayangkan surat perihal permohonan rapat dengar pendapat (RDP) ke DPRD Karimun.
BACA: Gaji Guru, TPP, TPG dan TKG Belum Juga Dibayar, IPN Karimun Akan Gelar Aksi Damai Jilid 2
Dalam surat tersebut IPN meminta kejelasan belum terealisasinya TPG dan TKG trwiluan ke 4 tahun 2024, gaji Non ASN bulan Desember 2024.
Penjelasan soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemkab Karimun selama lima bulan di tahun 2024 apakah bisa dibayar atau tidak.
BACA: Monas Haromain Travel Umroh dan Haji Terbaik di Karimun, Kepri
Kemudian, pembahasan tentang Perda yaitu SK kontrak ASN PPPK guru sampai batas usia pensiun dan relokasi sesuai Permenpan-RB No 6 tahun 2024.
Soal 5 bulan TPP ASN 2024 yang belum dibayarkan yang nilainya sekitar Rp 40 miliar, akan diakumulasikan ke dalam anggaran TPP tahun 2025.
BACA: 1 Orang Tewas Dalam Tabrakan 2 Sepeda Motor di Karimun
Untuk merealisasikannya, Pemkab Karimun akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendagri), apakah boleh dianggarkan kembali atau tidak di 2025.
“TPP sepertinya tidak bisa tunda bayar. Ini yang akan kita coba, hutang TPP 2024 ditambah TPP 2025 kita gabung baru dibayar,” kata Kepala BPKAD Kabupaten Karimun, Dwiyandri Kurniawan.
