Views: 612

KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025.

Surat Edaran Nomor: B/800.1.11/1610/BKPSDM/2024 tertanggal 31 Desember 2024 yang ditandatangani Bupati Karimun, Aunur Rafiq.

Pengumuman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Surat Edaran Gubernur Kepri.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karimun, Sudarmadi, Sabtu (4/1).

Dikatakannya, setiap pimpinan OPD agar meningkatkan pengawasan pada sebelum dan sesudah pelaksanaannya.

BACA: Tak Jadi Dihentikan, Dinkes Karimun Lanjutkan Pelayanan Jamkesda 2025

Hal itu untuk menghindari adanya pegawai yang melanggar ketentuan pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025.

“Pegawai yang tidak masuk kerja setelah melaksanakan libur nasional dan cuti bersama dan atau cuti tahunan tanpa alasan yang jelas, perlu diambil langkah-langkah tindakan hukum disiplin,” ucap Sudarmadi.

BACA: Ratusan Honorer Pemkab Karimun Tidak Lulus Seleksi PPPK Tahap I

Ia menyampaikan, pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025.

“Pimpinan unit kerja atau satuan organisasi harus mengatur penugasan pegawainya,” tutur Sudarmadi.

Lanjutnya, Pimpinan OPD juga harus mengatur pemberian cuti dan ijin tidak masuk kerja, dengan memperhatikan kekuatan jumlah pegawainya.

“Ijin meninggalkan kantor maksimum diberikan 2 hari. Meninggalkan kantor melebihi cuti ASN merupakan tindakan indisipliner, perlu ada tindak lanjut sanksi,” pungkas Sudarmadi.

BACA: Kejari Karimun Eksekusi Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024

Dalam SE tersebut juga dibunyikan, dalam rangka memberikan keteladanan dan menghindari KKN, serta penyalahgunaan kewenangan dan jabatan dalam dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri dan hari raya keagamaan lainnya, tidak dibenarkan melakukan gratifikasi. Hal ini diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Berikut jadwal libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 di lingkungan Pemkab Karimun: