KARIMUN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun, Kepulauan Riau mengeksekusi, Zulkhairi alias Alex, terpidana kasus pelanggaran Pemilu 2024.
Terpidana pelanggaran Pemilu tersebut, merupakan ASN aktif di Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
Terpidana Zulkhairi koperatif dengan mendatangi kantor Kejari karimun pada, Kamis 2 Januari 2025 pukul 18.30 WIB dan bertemu jaksa eksekutor.
Selanjutnya dilakukan rangkaian tindakan eksekusi yang dipimpin langsung oleh Kasi Pidum, Jumieko Andra hingga dikirim ke Rutan Karimun pada pukul 21.30 WIB.
“Sudah dieksekusi dan diserahkan ke Rutan Karimun untuk menjalani hukuman.
Proses pelaksanaan eksekusi berjalan aman dan lancar,” ujar Kajari Karimun, Priyambudi melalui Kasi Pidum, Jumieko Andra dalam keterangannya, Jumat (3/1).
BACA: Tak Jadi Dihentikan, Dinkes Karimun Lanjutkan Pelayanan Jamkesda 2025
Dikatakannya, eksekusi terhadap terpidana dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 285/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 19 Desember 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan amar putusan menerima permintaan banding dari penuntut umum.
Kemudian, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 12 Desember 2024.
“Terdakwa Zulkhairi dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 bulan dan denda sebesar Rp 5 juta. Apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 hari,” ucapnya.
Ia menyampaikan, pejabat ASN tersebut mengarahkan dukungan politik para Lurah di Kabupaten Karimun pada Pilkada Kepri 2024.
Hal itu terkuak setelah video berisi foto dan rekaman suaranya (voice note) viral di media sosial.
Rekaman suara dalam video berdurasi 32 detik itu, disinyalir merupakan Kabag Tapem Pemkab Karimun tersebut.
Selain itu sambungnya, Alex juga dilaporkan oleh Lurah Sungai Pasir Ajmain ke Bawaslu Karimun atas dugaan pengancaman, yang berkaitan dengan rekaman suara beredar dan viral di medsos.
Diketahui juga sebelumnya, Kabag Tapem Pemkab Karimun tersebut juga dilaporkan ke Bawaslu Karimun atas dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh tim pemenangan pasangan Rudi-Rafiq (HMR ber AURA).
BACA: Bantuan Seragam Sekolah Gratis Tahun 2025 Masih Ada? Begini Kata Disdik Karimun
“Yang bersangkutan adalah ASN, dan terbukti bersalah karena mendukung salah satu paslon dalam Pemilihan Gubernur 2024,” ungkapnya.
Jumieko mengingatkan, kasus tersebut dapat menjadi pelajaran bagi ASN lainnya, agar tidak berpolitik praktis dan mendukung pasangan calon dalam pemilihan umum.
