KARIMUN – Pemkab Karimun menghentikan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tahun 2025, disebabkan tidak ada anggaran.
Namun, masyarakat kurang mampu di Kabupaten Karimun masih dapat berobat ke RSUD Muhammad Sani menggunakan layanan Jamkesda dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri).
Humas RSUD Muhammad Sani, Anriani mengatakan, selama ini layanan Jamkesda dari Pemprov Kepri dapat digunakan. Namun masyarakat lebih banyak menggunakan Jamkesda Pemkab Karimun.
Bahkan sambungnya, pihak RSUD Muhammad Sani dan Pemprov Kepri akan segera memperpanjang kerjasama terkait hal tersebut.
“Jamkesda dari provinsi masih. Ini kita mau perpanjangan kerjasama. Jamkesda Provinsi Kepri habisnya Desember ini, dan mau diperpanjang. Mereka sudah ngirimkan draft dan kita lihat. Jadi sekarang lagi progres perjanjian kerja sama,” ujar Anriani, Jumat (27/12).
BACA: Tak Ada Anggaran, Pemkab Karimun Hentikan Layanan Jamkesda Tahun 2025
Anriani menyebutkan, cara masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan layanan Jamkesda dari Pemprov Kepri tidaklah jauh berbeda dengan sebelumnya.
“Saya sudah koordinasi dengan orang provinsi, untuk teknisnya itu sama. Bagi masyarakat tidak mampu harus mengurus SKTM dari lurah atau kades dan camat, lalu dibawa ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Nanti dinas kesehatan kabupaten/kota mengirimkan surat ke dinas provinsi terkait biaya pengobatan,” terangnya.
Kemudian lanjutnya, apabila pasien gawat darurat, maka tetap bisa mendapatkan perawatan sembari mengurus Jamkesda dari Pemprov Kepri.
“Jamkesda itu umumnya rawat inap saja. Kalau urgent kita tetap bantu. Pasien masuk dulu, dan nanti dibantu. Yang penting SKTM. Sambil (perawatan) berjalan boleh diurus. Tidak dipersulit,” ucap Anriani.
BACA: Jamkesda 2025 Dihentikan, Pelayanan Kesehatan Kabupaten Karimun Menuju UHC
Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Karimun mengirim surat nomor 440/DK-02/XIl/3187/2024 perihal pemberitahuan pelayanan Jamkesda dengan SKTM tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2025.
Di Kabupaten Karimun, Kepualauan Riau program tersebut sudah terlaksana sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Untuk penerimanya lebih dari 50 ribu jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Karimun.
Kepala Dinas Kesehatan Karimun, Rachmadi menyampaikan, pelayanan kesehatan di Kabupaten Karimun tahun 2025 menuju Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta.
Untuk mencapai UHC lanjutnya, BPJS Kesehatan memberikan syarat 98 persen penduduk terdaftar sebagai anggota, dan keaktifan peserta minimal 85 persen.
Apabila mencapai UHC maka jaminan kesehatan seluruh masyarakat di daerah tersebut dapat dicover BPJS.
BACA: Pemkab Karimun Tak Gelar Acara di Malam Tahun Baru
Sambungnya, di Kabupaten Karimun saat ini jumlah peserta BPJS sebanyak 97 persen dari jumlah penduduk, dan 80 persen diantaranya aktif.
“Selama ini masyarakat tidak mampu yang tidak punya BPJS dicover Jamkesda sampai tahun 2024. Karena tidak dikasih anggarannya, terpaksa di 2025 dihentikan, kalau dipaksakan kami salah. Tergantung nanti pimpinan yang baru ada kebijakan terkait hal tersebut,” kata Rachmadi.
