Karimun – Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dikabarkan digeledah Kejaksaan Negeri Karimun pada, Selasa 26 November 2024
Menurut informasi diperoleh, penggeledahan itu diduga terkait dengan indikasi mark-up anggaran pada pengelolaan dana belanja BBM dan perawatan peralatan mesin.
Kasus dugaan korupsi tersebut saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Karimun.
Masih berdasarkan informasi di lapangan, dari Kantor DLH Karimun, Jaksa dikabarkan membawa sejumlah barang bukti.
Diantaranya CPU, dan beberapa dokumen-dokumen penting menyangkut kasus yang tengah bergulir tersebut.
Kasi Pidsus Kejari Karimun Priandi Firdaus masih enggan membenarkan penggeledahan tersebut.
Baca: Kasus Dugaan Korupsi Anggaran di Dinas LH Karimun, Kajari: Kerugian Negara Capai Rp 450 Juta
“Akan segera kami rilis perkara tersebut dalam waktu dekat,” kata Priandi singkat saat dihubungi wartawan.
Dalam kasus dugaan korupsi tersebut, sudah 30 orang saksi telah dipanggil oleh penyidik Kejari Karimun untuk dimintai keterangan
Adapun saksi yang diperiksa, meliputi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), asisten PPTK, penyedia barang, dan bendahara.
Kepala Kejari Karimun Priyambudi mengatakan, berdasarkan perhitungan awal oleh penyidik, potensi kerugian negara akibat dugaan mark-up anggaran tersebut diperkirakan mencapai Rp 450 juta.
Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah setelah audit resmi dilakukan.
“Perhitungan ini masih kasar dan bisa berubah. Kami telah mengajukan permohonan audit ke Kejati Kepri, saat ini menunggu hasilnya,” ujar Priyambudi dalam konferensi pers yang digelar, Senin 21 Oktober 2024.
Ia menjelaskan, dugaan mark-up tersebut melibatkan penggelembungan volume BBM dalam faktur yang diajukan untuk pembayaran. Sehingga pembayaran dilakukan tidak berdasarkan penggunaan riil.
Selain itu, juga ditemukan adanya mark-up pada anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin, yang juga diajukan melalui faktur yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
“Setelah uang pembayaran masuk ke rekening penyedia, oknum di DLH menarik kembali sebagian uang tersebut,” tutur Priyambudi.
