Karimun – Pembangun perumahan yang dilaksanakan oleh PT Citra Mas Permai
di Jl Sudirman (Poros), Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri sudah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Hal ini disampaikan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Karimun, Erly Sandhya Suputra, Jumat 11 Oktober 2024.
Erly mengatakan, PT CMP telah memiliki surat keputusan persetujuan pembangunan gedung dengan nomor SK-PBG-21020404102024-001 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Karimun.
“Permohonan persetujuan PBG sudah memenuhi standar teknis bangunan gedung yang dinyatakan dengan surat pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung nomor SPPST-210204-01102024-001 tanggal 1 Oktober 2024,” ungkapnya.
Baca: Begini Cara AKBP Robby Jaga Kekompakan TNI-Polri di Karimun
Lanjut Erly, sesuai dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 95 tahun 2022 tentang rencana detail tata ruang perkotaan Tanjung Balai Karimun.
Lokasi tersebut sudah memiliki KKPR Berusaha diterbitkan dalam sistem OSS RBA, sesuai dengan ketentuan PP Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.
KKPR adalah persyaratan dasar perizinan berusaha yang harus dipenuhi sebelum perizinan lingkungan dan perizinan gedung bangunan.
KKPR berfungsi sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 13 tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan tata tata ruang.
Dilakukan verfikasi KKPR dengan Nomor B/600.3/1593/2024 untuk kegiatan dengan kode KBLI 41011 judul “KBLI Kontruksi Gedung Hunian”, sehingga disetujui seluas 18.029,73 meter persegi yang berada di zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2).
Baca: Hari Jadi ke-25 Kabupaten Karimun Digelar Sederhana
Ia menyebutkan, Dinas PUPR Karimun dan pihak PT CMP telah turun kelokasi tersebut bersama-sama memasang tanda batas perlindungan setempat (PS).
“Pemasangan tanda batas bertujuan agar pemilik rumah nantinya mengetahui bahwa lahan antara perumahan dan badan air danau adalah perlindungan setempat (PS),” pungkas Erly.
