Karimun – CV Maju Bersama, pabrik pengolahan sagu di Desa Lebuh, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri sudah seminggu ini berhenti beroperasi.
Masalahnya, pasokan bahan baku terus berkurang, karena tidak mendapat suplai dari para petani setempat.
“Bahan baku sagu dikirim oleh pihak tidak bertanggung jawab hingga ke wilayah Riau, menyebabkan pabrik kami tidak beroperasi sudah selama delapan hari,” ujar Kepala Humas CV Maju Bersama Nofiarman, Jumat 14 September 2024 sore kepada wartawan.
Disampaikannya, maraknya aktivitas pengiriman bahan baku sagu diduga tanpa dokumen dari Desa Lebuh ke luar menyebabkan kerugian dalam sektor penghasilan asli desa yang diperoleh melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes).
Selama beroperasi lanjut Nofi, CV Maju Bersama secara rutin membayarkan setoran PAD ke BumDes dengan besaran yang bervariasi nominalnya.
“Masing-masing desa menerima hingga mencapai Rp 4 juta per bulannya,” ucapnya.
Baca: Pelabuhan Roro Parit Rempak Karimun Tutup
Nofi menyebutkan, tidak beroperasinya perusahaan tersebut bukan hanya berdampak pada PAD BumDes, tapi juga nasib pekerja yang juga merupakan warga lokal.
“CV Maju Bersama telah berdiri sejak tahun 1998 dan memiliki puluhan karyawan, namun karena produksi yang semakin tidak optimal sekarang tinggal 18 orang,” ungkapnya.
Ketua PAC Pemuda Pancasila Kundur tersebut mengatakan, pihak yang tidak bertanggung jawab diduganya memonopoli petani agar mau menjual hasil tual sagu kepada mereka.
“Mereka sama sekali tidak ada menyetorkan PAD ke BumDes. Apalagi pohon sagu yang masih 5 meter sudah di babat. Sementara idealnya harus berukuran 10 meter baru layak di panen,” tuturya.
Sementara itu, Petugas Pemeriksa Lapangan, Badan Karantina Indonesia Karimun, Bayu Nugroho menyebutkan setiap proses pengiriman komoditi yang berkaitan dengan karantina, harus dilengkapi surat dari daerah asal pengiriman.
“Segala sesuatu yang dimasukan ke wilayah NKRI dari satu daerah ke daerah lain jika berhubungan dengan karantina maka diwajibkan untuk melengkapi surat karantina dari daerah asalnya,” ujar Bayu saat dikonfirmasi, Selasa, 3 September 2024.
Ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang secara teknis tertuang pada Peraturan Pemerintah 29 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
