Karimun – Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: B/800.1.6.2/1051.a BKPSDMI/2024 tentang imbaun netralitas pegawai ASN dan non ASN dalam Pilkada 2024.
Imbauan ini dipandang perlu, agar
ASN memperhatikan kerawanan-kerawanan potensi pelanggaran netralitas.
Surat Edaran imbauan tersebut diterbtikan pada tanggal 29 Juli 2024.
“Netralitas yang didefinisikan, setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara,” ujar
Kepala BKPSDM Kabupaten Karimun Sudarmadi, Selasa 27 Agustus 2024.
Dilatakannya, bahwa selama Pilkada, pegawai ASN dan non ASN dilarang untuk
memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta.
Kemudian, melakukan sosialisasi/kampanye media sosial/online peserta, menghadiri deklarasi kampanye dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan.
Selanjutnya, membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam group
pemenangan/tim kampanye.
Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan bakal calon peserta pemilu.
Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon peserta, melakukan pendekatan kepada bakal calon, mengikuti deklarasi/kampanye bakal calon peserta.
Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap bakal calon peserta pemilu, menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lain.
Membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan bakal calon
peserta pemilu.
Baca: Gelar Doa Bersama Jelang Pendaftaran ke KPU Kepri, Aunur Rafiq: Mohon Dukungannya
Sudarmadi meminta kepada Kepala OPD/Unit Kerja untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada pegawai ASN dan non ASN di lingkungannya untuk menjaga prinsip netralitas pegawai.
“Pastikan pegawai bertindak netral, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” ucapnya.
