Karimun – Masyarakat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri diimbau untuk tidak mengunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor atau nopol (Nomor Polisi) di kendaraannya.
Bagi siapa saja pengendara yang menggunakan pelat nomor palsu, sanksi berupa kurungan atau denda uang mengintai.
Selain itu juga ada kerugiannya. Penggunaan pelat palsu tidak akan tercover oleh asuransi baik Jasa Raharja ataupun BPJS. Karena nopol tersebut tidak sesuai dengan kendaaraan tersebut.
“Kita imbau kepada masyarakat untuk tidak mengunakan plat nomor atau TNKB palsu. Gunakan yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri,” tegas Kasat Lantas Polres Karimun AKP Bakri usai melaksanakan Operasi Patuh Seligi, Jumat 19 Juli 2024.
Operasi berlangsung selama dua pekan tersebut masih digelar di jalan Simpang Mutiara, Kecamatan Meral.
AKP Bakri mengatakan, ada beberapa pelanggaran yang menjadi fokus untuk dilakukan penindakan dalam operasi tersebut.
Baca: Sopir Truk Penabrak Pemotor Wanita di Karimun Jadi Tersangka
“Salah satunya adalah penggunaan pelat palsu yang menjadi sasaran atau target untuk dilakukan penindakan,” ujarnya.
AKP Bakri menyebutkan, dalam operasi di Simpang Mutiara tersebut banyak menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan pengendara.
Selain menggunakan plat nomor atau TNKB palsu, pengendara tidak menggunakan helm saat berkendara masih menjadi pelanggaran yang mendominasi, serta kelengkapan dokumen kendaraan.
“Ada 20 an pelanggar lalu lintas yang kita temukan, kesemuanya diberikan surat teguran,” ucap AKP Bakri.
Ia menjelaskan, tujuan operasi patuh seligi 2024 untuk mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar serta menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan lalu lintas.
Baca: Kasat Lantas AKP Bakri Tegaskan Karyawan Perusahaan di Karimun Pakai Helm SNI
“Dalam operasi ini kita mengedepankan kegiatan edukatif dan persuasif serta humanis. Jika ada fatal akan kita lakukan penegakan hukum lantas secara elektronik (statis dan mobile),” tutur AKP Bakri.
Ia mengharapkan, melalui operasi patuh seligi 2024 mampu menjawab permasalahan di bidang lalu lintas, dan meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.
