Karimun – Nelayan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri diminta memperhatikan batas sempadan perairan wilayah negara ketika melakukan penangkapan ikan di laut.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim usai menghadiri pembukaan diklat pemberdayaan masyarakat basic safety kapal layar motor (BST KLM) dan SKK 60 mil bagi operator kapal tradisional di Gedung Nasional Karimun, Senin 8 Juli 2024.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun bekerjasama dengan Poltekpel Banten tersebut berlangsung selama tiga dengan jumlah peserta sebanyak 144 orang.
“Jika melakukan penangkapan ikan sampai di perairan negara Malaysia dan Singapura maka timbul masalah besar, hindari itu,” ujar Anwar Hasyim.
Wabup Karimun mengharapkan, diklat tersebut dapat selain memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai keselamatan di laut, juga mengetahui batas perairan Indonesia dengan negara asing.
“Ikuti dengan sebaik-baiknya. llmu, pengetahuan dan wawasan yang diberikan dalam diklat ini sangat mahal. Sertifikat sangat dibutuhkan para nelayan, pelaut sehingga dalam melaksanakan tugas atau mencari rezeki di laut secara legal,” ungkap Anwar Hasyim.
Baca: Gandeng Poltekpel Banten, KSOP Karimun Gelar Diklat BST KLM dan SKK
Sementara, Kepala KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun Supendi juga meminta hal yang sama.
Ia mengatakan, berdasarkan penggalaman sering nelayan Indonesia yang ditangkap oleh otoritas Malaysia karena memasuki wilayahnya.
Lanjutnya, jika tertangkap untuk pertama kali sanksi hukuman penjaranya bagi ABK 3 sampai 6 bulan dan nahkoda bisa 9 bulan.
Apabila tertangkap yang kedua kalin sanski hukumannya bisa sampai 2 tahun penjara.
“Tolong diperhatikan batasnya,” pinta Supendi.
Dia berharap diklat yang dilaksanakan diharapkan membantu meningkatkan kompetensi dan kemampuan dasar para peserta.
“Dilkat ini untuk memberikan pemahaman dan memastikan setiap pelaut memahami tindakan keselamatan dasar yang harus dilakukan di atas kapal, termasuk batas-batas atau wilayah tangkapan,” pungkas Supendi.
