Karimun – Akhirnya PLN ULP Tanjung Balai Karimun diizinkan mengalirkan listrik ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).
Sebelumnya PLN tidak boleh mengalirkan listrik ke SPBE yang dikelola PT Palugada Karimun Sejahtera (PKS).
Hal itu dikarenakan terbentur dengan regulasi Wilayah Usaha Kelistrikan (Wilus) Zona 1 PT Soma Daya Utama (SDU).
“Benar, sudah diizinkan,” ujar Manager PLN ULP Tanjung Balai Karimun Marwah Sholeh, Jumat 27 Juni 2024.
Dikatakannya, persetujuan itu disepakati
hasil koordinasi antara PLN Pusat dengan PT SDU dan Direktorat Jendral Kelistrikan (DJK) pada Rabu kemarin.
Baca: Janji Alirkan Listrik, Dirjen Gatrik Jisman: Bila Perlu SPBE Karimun Dikeluarkan dari Wilus PT Soma
“Salah satu poin kesepakatannya, PLN boleh menyambungkan listrik ke SPBE yang dikelola PT PKS, PT SDU mengizinkannya. Daya listrik yang dibutuhkan sebagaimana disampaikan sebesar 105 kVA,” ucap Marwan.
Ia menyampaikan, setelah mendapat izin
pihaknya dengan segera memasang trafo dan kWh di SPBE Karimun.
“Sudah selesai terpasang semuanya, siap dipakai. Untuk alirannya kita ambil dari daerah yang terdekat yakni Sememal,” tutur Marwan.
Sementara itu, Pemilik Saham PT PKS Billy Eko memastikan SPBE Karimun beroperasi pada awal Juli 2024.
“PLN sudah sambungkan listrik, tanggal 1 Juli nanti SPBE Karimun mulai beroperasi, 350 metrik ton elpiji sudah tersedia,” kata Botai panggilan akrabnya.
Dikatakannya, SPBE Karimun untuk menjawab kelangkaan yang menjadi keluh kesah masyarakat terkait gas elpiji 3 kg bersubsidi.
“Dengan adanya SPBE Karimun untuk pengisian ulangnya tidak perlu lagi ke Tanjung Uban, ketahanan atau ketersediaan gas 3 kg bersubsidi selama 14 hari terjamin,” tutur Botai.
SPBE diresmikan oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq didampingi EGM MOR I Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga Freddy Anwar pada, Kamis 6 Juni 2024.
Baca: Wilayah Usaha Kelistrikan Menyengsarakan Masyarakat Karimun
Namun sekitar setengah bulan setelah diresmikan SPBE berada di Jl Sememal RT 003 RW 001 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat belum juga beroperasi.
Ditambah lagi terjadinya kelangkaan gas melon bersubsidi tersebut saat itu, sehingga persoalan SPBE dan gas menjadi pembicaraan hangat di masyarakat.
Pemkab Karimun kemudian melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat, akhirnya persoalan listrik di SPBE terselesaikan.
