Karimun – Sebanyak sembilan isu strategis dipilih sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun tahun 2025-2045.
Dikatakan Bupati Karimun Aunur Rafiq, isu-isu strategis tersebut ialah infrastruktur publik yang mantap dan merata, ekosistem berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan SDM.
Kemudian, pengembangan pariwisata ekonomi kreatif, pembangunan dan pemerataan ekonomi, pengelolaan persampahan.
Selain itu, peningkatan iman dan taqwa, optimalisasi pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana.
“Isu tersebut menjadi perhatian Pemkab Karimun, dan nantinya akan dikembangkan menjadi prioritas pembangunan pada 4 periode kepemimpinan yang dimulai dari tahun 2025 sampai dengan 2045,” ujar Bupati Rafiq.
Hal itu disampaikannya saat membuka
Musrenbang RPJPD Kabupaten Karimun 2025-2045 di ruang rapat Cempaka Putih, Kamis 25 April 2024.
Bupati Rafiq menekankan, RPJPD Kabupaten Karimun 2025-2045 menjadi tolok ukur bagi proses penyusunan rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029
bagi para kontestan pemilihan kepala daerah 2024 dalam menyusun formulasi visi dan misi.
Baca: Gubernur Kepri Buka Musrenbang Kabupaten Karimun Tahun 2024
Serta program prioritas yang merupakan implementasi dari rencana Jangka
panjang pembangunan Kabupaten Karimun di periode pertama 2025-2029.
“Musrenbang RPJPD ini benar-benar menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menyempurnakan rancangan akhirnya. Sehingga nantinya dapat diimplementasikan dengan baik,
sehingga target penetapan RPJPD bersama DPRD dapat diselesaikan di
pertengahan tahun 2024 ini,” harap Bupati Rafiq.
Sementara itu, Kepala Bapperlitbang Kabupaten Karimun Fajar Harison Abidin menyampaikan, Dalam pelaksanaan survei penyusunan RPJPD Kabupaten Karimun 2025-2045 pada akhir tahun 2023.
Baca: Begini Cara Kapolres Karimun Agar Anak Tidak Takut Dengan Polisi
Jumlah responden yang telah berpartisipasi dalam pengisian quesioner sebanyak 326 responden terdiri dari 74,2% responden laki-laki dan 26,1% perempuan.
“Kegiatan tersebut bertujuannya untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah,” jelas Fajar.
