Lingga – Investasi di suatu daerah tentunya sangat perlu, disamping sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga membantu tenaga kerja lokal yang dapat meningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.
“Jadi bisa membantu tenaga kerja lokal yang dapat meningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat kabupaten Lingga,” ucap Satriadi, Ketua DPC LAMI Kabupaten Lingga baru-baru ini.
Ia mengatakan, tetap mendukung setiap investor masuk ke daerah Kabupaten Lingga yang ingin berinvestasi. Artinya ini perlu dorongan dan dukungan terhadap masuknya investor yang ingin investasi di daerah tersebut.
Selain di sektor pertanian dan perkebunan, Kabupaten Lingga juga memiliki komoditi pertambangan yang dilirik oleh para investor tambang, seperti tambang mineral non logam misalnya bauksit juga pasir galian C.
Meskipun demikian investor perlu memperhatikan beberapa aspek yang dapat merusak terhadap pencemaran lingkungan dalam pelaksanaan dan mekanisme kegiatan investasinya, investor juga wajib tunduk dengan aturan yang berlaku di Negeri Bunda Tanah Melayu.
Karena menurut Satriyadi mulai tahapan awal proses sosialisasi, proses AMDAL dan sampai dengan kegiatan eksploitasi berakhir investor harus legal.
Jangan sampai investor yang masuk pergi begitu saja, lari dari tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pusat.
Satriyadi melihat dibelahan bumi Buda Tanah Melayu keberadaan perusahaan-perusahan tambang di kabupaten lingga sudah ia ketahui, bahkan ia mengakui turut menyaksikan langsung kegiatan seperti tambang pasir (galian C) yang ada di wilayah Dabo Singkep dan sekitarnya.
Hari ini, ada hal yang menjadi persoalan bagi LSM LAMI terhadap perusahaan atau investor yang ada yakni keberadaan Tersus atau dengan sebutan lain JT di wilayah operasional mereka apa sudah dilengkapi izinnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016.
Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus (TERSUS) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2016.
“Benarkah investor atau perusahan sudah mengantongi izin Tersus itu?,” kata Satriyadi, Senin 1 April 2024.
Pihaknya menduga ada pelanggaran yang terjadi atas keberadaan Tersus atau JT Perusahaan Tambang yang ada di pulau Singkep atau di pulau Lingga.
Yang dapat diberikan persetujuan penetapan lokasi, persyaratan Surat Izin Terminal Khusus tersebut.
Ini yang perlu kita telusuri keabsahan legalitas Tersus atau JT, agar tidak menjadi tanda tanya yang menimbulkan gejolak di masyarakat khususnya di LSM LAMI.
Disamping itu, apakah investor atau perusahaan sudah memenuhi standard yang sudah ditetapkan pemerintah, berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Sudahkah dilakukan penilaian dan evaluasi dari aspek kegiatan usaha tersebut, dari segi aspek transportasi hasil produksi, aspek kepelabuhanan dan aspek keselamatan pelayanan.
“Artinya tidak ada alasan apapun bagi perusahaan tambang yang berada di kepulauan Lingga ini mengelak mempersiapkan izin terkait Tersus atau TUKS itu,” bebernya.
Sebab lanjut Satriyadi, bahan galian itu harus dibawa keluar melalui transportasi laut, artinya wajib bagi investor memiliki izin Tersus atau TUKS.
“Untuk itu mari sama-sama kita saling mengawasi baik dari kawan-kawan media, teman-teman dari LSM/ORMAS maupun OKP setempat untuk melakukan investigasi kelapangan terkait kegiatan-kegiatan perusahaan tambang tersebut,” tututpnya.
