Lingga – Wartawan dari organisasi Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) Kabupaten Lingga melakukan investigasi ke sejumlah desa di daerah itu.
Hasilnya, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2014 di Desa Tanjung Irat Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri dinilai gagal.
Program tersebut terkesan dilaksanakan asal-asalan. Bahkan parahnya lagi, sudah ada bangunan yang ambruk.
Bansos RTLH merupakan bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran rumah tidak layak huni dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat.
“Investigasi wartawan AJO Indonesia Lingga ke desa- desa untuk melakukan dalam pelaksanaan kontrol sosial sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” ujar Ketua AJO Indonesia Kabupaten Lingga, Zulkarnaen, Minggu 24 Maret 2024.
Dikatakannya, investigasi dilakukan ingin mengetahui dan melihat langsung kebenaran informasi terkait ketidakberesan program RTLH tahun 2014.
“Warga menyampaikan program RTLH 2014 di Desa Tanjung Irat dianggap gagal,” tuturnya.
Baca: Program RTLH di Desa Tanjung Irat Singkep Lingga Dinilai Gagal
Zulkarnaen menyebutkan, warga belum puas terhadap apa yang mereka terima. Banyak cerita yang disampaikan warga terkait rumah bantuan tersebut.
Namun warga tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah dengan melihat kondisi rumahnya tidak sesuai harapan.
Lanjutnya, terkait apa yang disampaikan warga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama-sama.
Agar setiap permasalahan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan bisa berjalan baik dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Perlu perhatian khusus terhadap wilayah atau desa-desa yang jangkauannya sangat minim yang dapat menyebabkan pekerjaan atau pembanguan dan lainnya tidak dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.
Apalagi sambung Zulkarnaen, dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran ADD/DD perlu juga hendaknya Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penelusuran, agar kedepannya desa-desa yang jauh dari jangkauan lebih bijak dalam pengelolaan anggaran uang negara.
“Wartawan khususnya di organisasi AJO Indonesia Lingga wajib melakukan kontrol sosial, dan ini merupakan tugas dan amanah yang harus dijalankan,” tegasnya.
