Karimun – Beredar pemberitahuan sanksi pidana bagi pelaku politik uang di media sosial (medsos) seperti di WhatsApp.
Presiden Joko Widodo telah menetapkan tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemungutan suara Pemilu Serentak 2024.
Pemungutan suara Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
Sebagaimana diperoleh, dalam pemberitahuan itu terdapat tiga poin penting yang isinya sanksi-sanksi berdasarkan undang-undang Pemilu.
Sudah masa tenang, Bawaslu Kabupaten Karimun dibantu personel TNI, Polri dan Satpol PP telah bergerak menertibkan alat peraga kampanye (APK) pemilu 2024.
Baca: Masa Tenang, Bawaslu Karimun Tertibkan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024
Selain itu, Bawaslu Karimun juga melakukan patroli pengawasan untuk mengantisipasi adanya politik uang atau money politic selama masa tenang yang berakhir pada 13 Februari 2024.
Berikut isi dalam surat yang beredar di media sosial yang diperoleh RCMNews:
1. Sanksi pidana bagi pemberi atau yang membagikan uang:
“Bahwa setiap orang yang membagikan uang kepada pemilih akan di pidana 2 sampai dengan 4 tahun dan denda uang sebesar Rp 24 juta sampai dengan Rp 48 juta”
UU Pemilu No 7 Tahun 2017 Pasal 523 Ayat 1 sampai dengan 3
2. Sanksi pidana bagi penerima uang: “Bahwa setiap orang yang menerima uang dan tidak merahasiakan pilihannya termasuk membawa HP ke bilik suara untuk mendokumentasikan pilihannya
di pidana 1 tahun dan denda uang sebesar Rp 12 juta”
UU Pemilu No 7 Tahun 2017 Pasal 500
3. Sanksi pidana bagi petugas KPPPS dan Panwas yang tidak mencegah pemilih membawa HP ke bilik suara:
“Bahwa setiap orang yg membiarkan termasuk KPPS dan Panwas TPS
tidak mencegah atau membiarkan pemilih mendokumentasikan pilihannnya dalam bilik suara di pidana 1 tahun dan denda uang sebesar Rp12 juta ”
UU Pemilu No 7 Tahun 2017 Pasal 500
