Karimun – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun akan melakukan pengembangan dan pendalam kasus korupsi dana hibah KONI Kabupaten Karimun, Kepri tahun 2022.
Sebanyak 270 saksi terdiri dari pengurus KONI, atlet dan para rekanan yang membantu dalam kegiatan Porprov Kepri tahun anggaran 2022 yang diperiksa.
“Mungkin ada tersangka lainnya,” kata Kajari Karimun, Priyambudi melalui Kasi Intel, Rezi Dharmawan.
Dalam kasus itu telah ditetapkan dua orang sebagai tersangkanya pada, Kamis (11/1/2024), yaitu bendahara KONI inisial R dan petugas administrasi atau pembantu bendahara inisial M. Kedua tersangka saat ini ditahan sementara di Rutan Karimun.
“Keduanya tersandung kasus korupsi dana hibah KONI Kabupaten Karimun tahun 2022 senilai Rp 3,4 mliar yang bersumber dari APBD, dengan potensi kerugian negara Rp 433 juta. Uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi,” ungkap Rezi.
Dikatakannya, saat ini tim penyidik sedang melakukan upaya pendalaman seluruh kapasitas dan struktur yang ada dalam KONI baik itu ketua dan yang lainnya.
Apabila nantinya ada kapasitas yang dianggap oleh tim bisa dijadikan tersangka, maka akan segera diterbitkan surat status tersangkanya.
Baca: Kejari Karimun Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Hibah KONI
“Mungkin akan dilakukan pengeledahan terhadap aset-aset yang dipergunakan oleh kedua tersangka,” kata Rezi.
Disampaikannya, peran petugas administrasi yang ditetapkan sebagai tersangka ialah, membantu bendahara KONI Karimun melakukan proses pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan hal seharusnya dan aturan yang ada.
“Perannya lebih dominan melakukan pembuatan surat pertanggungjawaban yang tidak sesuai,” kata Rezi.
Seperti diberitakan sebelumnya, modus yang digunakan para tersangka yaitu membuat laporan pertanggungjawaban tanpa sesuai pelaksanaannya.
Selain itu, pembengkakan anggaran (mark up) terhadap pembayaran beberapa kegiatan KONI Karimun.
Kemudian menggunakan rekening pribadi untuk menampung anggaran yang seharusnya kegiatan KONI.
Kedua tersangka dikenakan Pasal 2 jo Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 18 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
