Kepri – Gubernur Ansar Ahmad membantah rumor terkait yang menyebutkan bahwa Pemprov Kepri bersama UNHCR Indonesia telah menyepakati untuk menjadikan Pulau Galang sebagai tempat perlindungan pengungsi Rohingya.
“Rumor itu tidak benar. Berita tersebut disebarkan oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Saya tegaskan bahwa belum ada kesepakatan apapun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang,” kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Selasa (2/1).
Ansar juga menampik kabar yang menyatakan bahwa UNHCR Indonesia telah menerima tanah kosong dari Pemprov Kepri untuk dijadikan tempat pengungsi Rohingya.
“Itu hoaks. Kami tidak pernah memberikan tanah kosong kepada UNHCR Indonesia,” katanya.
Gubernur Ansar mengatakan, bahwa rumor-rumor tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya.
Diakui Ansar, Pemerintah Indonesia saat ini memang melihat bahwa keberadaan pengungsi Rohingya adalah sebuah keadaan yang harus diselesaikan.
Namun Pemerintah belum mengambil kebijakan apapun, apalagi yang diisukan sudah menunjuk Pulau Galang sebagai titik tempat perlindungan.
“Saya meminta masyarakat untuk bijak dalam memproses di internet. Jangan sampai mempengaruhi oleh hasutan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita,” tegas Ansar.
Gubernur Ansar juga menegaskan bahwa tidak ada arahan dari pemerintah pusat mengenai penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang.
Ia mengatakan bahwa pemerintah pusat masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan UNHCR Indonesia untuk mencari solusi terbaik bagi pengungsi Rohingya.
“Kami menghormati keputusan pemerintah pusat dan UNHCR Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani masalah pengungsi. Kami siap mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan UNHCR Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini secara humanis dan sesuai dengan hukum internasional,” kata Gubernur Ansar.
