Tanjungpinang – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah sebuah badan atau institusi yang dibentuk sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen.
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad berharap kepada anggota BPSK Tanjungpinang untuk dapat bekerja secara profesional tanpa memihak.
Pelayanan terhadap masyarakat terkait hak dan perlindungan konsumen harus terus ditingkatkan.
Baca: Sejumlah Ruas Jalan di Karimun Terendam Banjir, Air Setinggi Lutut Orang Dewasa
“Pemerintah pusat dan daerah terus berusaha meningkatkan pemberdayaan konsumen agar tumbuh kesadaran konsumen akan hak mereka,” ujar Ansar dalam sambutannya usai melantik dan mengambil sumpah 9 orang anggota BPSK Kota Tanjungpinang periode 2023-2028 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (6/9).
Gubernur Ansar mengingatkan pengaturan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen menjadi tanggung jawab BPSK.
Baca: Kabupaten Karimun Dapat Dana Inpres Rp 100 Miliar
Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen yang bersifat represif, yaitu perlindungan kepada konsumen setelah mengalami kerugian.
Baca: Bertemu Utusan Khusus Presiden, Gubernur Ansar Bahas Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan
“Harapan kami kinerja dari BPSK benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Gubernur Ansar.
