Views: 610

BINTAN – Sebanyak lima orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural (laki-laki) mendapat perlakuan tidak manusiawi oleh calo berinisial S (43).

Calo S (tersangka) menjanjikan kelima PMI berinisial S, R, A, AM dan TA bisa kembali ke kampung halaman di Lombok NTB dengan aman.

Ke 5 orang PMI tersebut dan tersangka diamankan di Pelabuhan Speed Boat Bulang Linggi, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan pada Sabtu (10/6).

“5 PMI tersebut berasal dari Lombok NTB yang berangkat ke Malaysia dengan bermacam cara. Kesemuanya bekerja sebagai pekerja buruh sawit dan kebun durian di Malaysia,” ujar Kapolres Bintan, AKBP Riky Iswoyo melalui Kasat Reskrim, AKP Marganda Pandapotan Rabu (14/6).

Dikatakannya, kelima PMI tersebut mendapat perlakuan tidak manusiawi oleh tersangka.

BACA JUGA: Satreskrim Polres Karimun Ungkap 2 Kasus Perdagangan Orang ke Malaysia

Seperti yang dialami PMI berinisal S (42). Berangkat ke Malaysia pada tahun 2020 menggunakan jasa calo dengan membayar sebesar Rp 6 juta. Setibanya di Batam dari Lombok menggunakan pesawat, S naik speedboat.

Sebelum sampai ke daratan Malaysia, mereka diturunkan di tengah laut di pinggir pantai dan berenang ke daratan yang sekelilingnya hutan.

Setelah beberapa tahun bekerja sebagai buruh di kebun sawit, S kembali ke Indonesia juga melalui jalur tidak resmi dengan membayar sebesar 3.500 RM atau sekitar Rp 12 juta kepada pengurus di negeri seberang.

Selain itu sambungnya, para PMI non prosedural tersebut juga dipungut biaya sebesar Rp 250 ribu sebagai biaya transportasi setelah sampai di Bintan.

BACA JUGA: HUT Bhayangkara 77, Polsek Bintan Timur Kibarkan Bendera Merah Putih di Pulau Terluar

“Tersangka merupakan warga Tanjung Uban berperan sebagai tekong atau yang mengantar para PMI ke pelabuhan untuk dipulangkan ke kampung halamannya. Tersangka masih dilakukan penyidikan di Satreskrim Polres Bintan untuk pengembangan,” tutur AKP Marganda.

Disampaikannya, Polres Bintan juga telah bekerjsa dengan BP2MI untuk berkoordinasi tentang kepulangan para PMI non prosedural yang diamankan tersebut agar bisa kembali ke kampung halamannya.

“Atas perbuatannya tersangka diancam pasal 81 JO Pasal 69 UU RI No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 120 ayat (1) UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dengan ancaman 10 tahun penjara,” pungkasnya.