KEPRI – Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Kepulauan Riau, Dewi Kumalasari Ansar berharap adanya tindakan pencegahan yang lebih awal dalam meminimalisir segala bentuk tindak kekerasan pada perempuan.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Workshop Kebijakan Peraturan Gubernur (Pergub) Kepulauan Riau nomor 55 tahun 2022 tentang Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana (SPT-PKKTP), di Hotel Aston, Tanjungpinang, Jumat (9/6/2023).
Workshop ini ditaja oleh UN Women Indonesia yang berlangsung pada tanggal 8 – 9 Juni 2023, dihadiri oleh 60 peserta yang terdiri dari OPD Pemprov Kepri dan Organisasi Masyarakat.
Dewi Ansar juga menjelaskan, bahwa tujuan dari kegiatan tersebut untuk meningkatkan koordinasi dan keterpaduan penanganan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan institusi/lembaga di wilayah tersebut.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat peran dan tanggung jawab perangkat daerah dalam penanganan dan pembiayaan perempuan korban kekerasan, serta memastikan penanganan yang terpadu bagi perempuan korban kekerasan dan tindak pidana dapat dilakukan dengan cepat dan tuntas.
BACA JUGA: Wapres RI Akhiri Kunker ke Kepri Dengan Wisata Religi di Pulau Penyengat
“Harapan kita penanganan perempuan korban kekerasan semakin terpadu, dimana korban dapat ditangani dan dibantu penyelesaiannya,” tegas Dewi Ansar.
Dewi Ansar berharap bahwa hasil dari kegiatan tersebut dapat menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dalam mengeliminasi tindak kekerasan yang masih marak terjadi.
BACA JUGA: Buka Turnamen Futsal PPM Antar Ormas/OKP, Sekda Karimun: Junjung Tinggi Sportivitas
Serta menjadi pedoman bagaimana jika terjadi tindak pidana kekerasan perempuan.
“Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dapat ditingkatkan dan keselamatan mereka dapat terjamin dengan lebih baik,” pungkasnya.
