RCM News – Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan keputusan untuk membentuk DOB Papua berasal dari aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Ide pemekaran pun diawali dengan kedatangan 61 orang Papua yang diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada September 2019 lalu.
Ada beberapa aspirasi pemekaran di Papua dan Papua Barat, antara lain; Provinsi Papua Tabi Saireri, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat, serta Provinsi Papua Barat Daya.
Realitas Papua tertinggal, Papua tidak pernah dibangun oleh Indonesia sehingga mendatangkan konflik, kecemburuan sosial, dan banyak persoalan lainnya.
Di satu sisi masyarakat Papua ingin sejahtera lewat pemekaran wilayah tetapi disisi lain persoalan keamanan dan pemerataan lewat pelayanan publik belum terjangkau.
Pro-kontra yang terjadi membuat Departemen Gugus Tugas Papua Pengurus Pusat Pemuda Katolik melaksanakan Webinar bertema, “Pemekaran DOB di Papua: Solusi atau Sumber Masalah Baru”?, Selasa, (22/2/2022).
Ketua Departemen Gugus Tugas Papua Melkior N.N. Sitokdana mengatakan, persoalan Papua itu adalah persoalan kerja nyata. Perlu fokus kepada kegiatan pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat. Fokus pada pembangunan secara nyata bukan narasi ataupu slogan politik.
Sitokdana setuju bahwa sebelum pembentukan DOB di Papua hal yang perlu mendapat perhatian adalah kondisi geografis, luas daerah Papua, daerah pantai, daerah pegunungan, keterisolasian daerah, kondisi demografi, jumlah penduduk, penyebaran penduduk tidak merata, serta kondisi sosial budaya masyarakat.
“Spirit pemakaran Papua adalah spirit keadilan dan pemerataan bukan spirit berlandaskan kepentingan politik atau elit politik di pusat. Perlu mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat Papua sendiri,” ujarnya.
Tampil mewakili KWI, Pastor Hans Jeharut menegaskan KWI sampai hari ini tidak mengeluarkan keterangan resmi terkait DOB tetapi otonomi masing-masing daerah harus dihormati.
Secara umum bagi KWI mencatat di Provinsi Papua ada sekitar 765 jiwa umat Katolik atau hampir 16 persen dari total populasi. Sedangkan di Papua Barat ada 88 ribu jiwa dengan presentasi 7.7 persen dari total penduduk.
