RCMNEWS.ID, KARIMUN — Selama tugas kedinasan bekerja dari rumah tempat tinggalnya (Work From Home/WFH) kepada pegawai ASN dan pegawai Non ASN di lingkungan Pemkab Karimun agar “Tidak Keluar Rumah” dan
disiplin menerapkan Prokes 5 M.
Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor : 697 /SE BKPSDM-03/01/2021 tertanggal tanggal 21 Juni 2021 tentang Perubahan Pelaksanaan Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
Isi lainnya dalam surat edaran yang dipeorleh RCMNEWS.ID, Kamis 24 Juni 2021 sore tersebut diantaranya, intansi Pemerintah di lingkungan Kabupaten Karimun yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko sedang, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 50% pada unit kerja instansi yang bersangkutan.
Keterwakilan pegawai yang bertugas pada unit kerja yang terkait dengan kebijakan sebagaimana dimaksud, diatur dengan komposisi 50% bekerja dikantor dan 50% bekerja dari rumah.
Keterwakilan pegawai yang bekerja dari rumah dengan lebih mempertimbangkan pegawai yang berusia di atas 50 tahun, pegawai yang memiliki kondisi penyakit yang rentan terhadap serangan Covid -19, wanita hamil atau ibu menyusui.
Baca Juga• Kabar Baik! Pasien Sembuh dari Covid-19 di Karimun Tambah 55 Orang
Setiap pegawai ASN dan pegawai Non ASN dapat dipanggil sewaktu-waktu untuk masuk kerja apabila diperlukan pimpinan.
Pejabat Administrator, Pengawas serta Staf Pelaksana wajib masuk kerja, sekurang-kurangnya dengan komposisi 50% dari jumlah pegawai pada masing-masing OPD.
Pelaksanaan tugas kedinasan ditempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan mulai tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 09 Juli 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan dan situasi.
Pengaturan dan pengawasan sistem kerja dari tempat tinggal /domisili pegawai (work from home) menjadi tanggung jawab kepala OPD masing-masing secara berjenjang.
Setelah tanggal 9 Juli 2021 segala hal yang menyangkut pengecualian tersebut diatas tentang WFO akan kembali diberlakukan/diatur seperti biasanya dengan memperhatikan situasi dan
kondisi.
Baca Juga• Seorang Pria Tuding Disnaker Lingga Minta Uang Rp 6 Miliar, Begini Penyelesaiannya
Editor: redaksi
