RCMNEWS.ID, LINGGA — Ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri diberhentikan.
Pemberhentian tersebut tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Kabupaten Lingga.
Pasalnya, pemberhentian ratusan PTT dan THL yang dianggap secara sepihak serta menjadi tanda tanya.
Hal tersebut membuat Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga Roni Kurniawan menjadi berang.
“Kenapa hal ini terjadi? Kita ketahui, dengan situasi kondisi di masa pandemi saat ini, masyarakat sedang dalam kesulitan. Kenapa harus ada pemberhentian secara sepihak,” kata Roni, Rabu 9 Juni 2021 usai rapat (RDP) di gedung DPRD Lingga.
BACA JUGA: Tempat Hiburan dan Objek Wisata di Karimun Dibuka Kembali
“Bagai mana nasib mereka yang sudah lama dan bertahun-tahun bekerja diberhentikan. Mereka mau mengadu kemana,” sambungnya lagi.
Ditegaskan Roni, pemberhentian itu harus ada dasar dan kejelasan serta keterangan. Sebab ini menyangkut hajat orang bnyak, bukan golongan.
“Jika PTT dan THL melakukan kesalahan dalam kerja, tentu harus di surati degan surat peringatan seperti SP 1, SP 2. Jika masih terdapat melanggar degan ketentuan pemerintah, maka wajib ia diberhentikan,” ucapnya.
Seharusnya sambung Roni, begitu mekanismenya dalam melakukan tindakan kepada PTT dan THL yang melakukan pelanggaran atau tidak di siplin dalam bekerja.
“Bukan degan memberhentikan secara lansung. Mereka juga ada yang sudah berkerja belasan tahun, mereka ada keluarga dan akan menjadi beban bagi mereka yang diberhentikan kerjanya. Ini yang harus kita pikirkan bersama,” tuturnya.
Roni menyebutkan, sebagai wakil rakyat di DPRD selain menampung aspirasi dan menyuarakan suara masyarkat, juga bertanya ada apa sebenarnya degan pemerintah daerah.
BACA JUGA: 75 Desa di Kabupaten Lingga Akan Melaksanakan Pilkades Serentak
Masalah yang terjadi tersebut, akan di bicarakan dan akan bahas Komisi 1 DPRD Lingga beberapa hari kedepan. Serta memanggil kepala daerah (Bupati) untuk memberikan penjelasannya.
“Anggarannya kan sudah dianggarkan dan disiapkan, dan itu ad,” ujarnya Roni.
Dikatakan Roni lagi, terkait pemberhentian PTT dan THL tidak ada kaitannya dengan di bentuknya tim TEPI.
Pembentukan tim tersebut untuk mempermudah kinerja pemerintah, daerah dalam pengawasan terhadap tambang dan lahan.
“Kalaupun memang ada kaitannya dengan tim TEPI yang telah dibentuk,tl tentu ini akan jadi pertanyaan untuk kita di Komisi 1 DPRD Lingga,” tegas Roni mengakhiri.
Penulis: zainudin | Editor: redaksi
