RCMNEWS.ID, KEPRI — Gubernur Kepri Ansar menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 460/SET-STC19/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021, tentang peniadaan perjalanan orang selama bulan ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1442 H.
Surat Edaran itu , dalam rangka pencegahan dan penghentian penyebaran Covid-19 di Provinsi Kepri.
Berikut isinya yang diperoleh RCMNEWS.ID :
1. Peniadaan perjalanan orang untuk sementara bagi masyarakat
untuk perjalanan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi
Kepulauan Riau, perjalanan lintas provinsi, serta perjalanan lintas
negara pada tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021;
2. Peniadaan perjalanan orang sementara, sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, dikecualikan bagi:
a. Pelaku Perjalanan Orang dengan keperluan mendesak untuk
kepentingan bekerja/perjalanan dinas, keperluan pengobatan, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang;
b. Pelaku Perjalanan Orang untuk keperluan bisnis/berdagang yang
melaksanakan perjalanan orang lintas kabupaten/kota di dalam
wilayah Provinsi Kepulauan Riau; serta
c. Pelaku Perjalanan Orang dari dan ke wilayah aglomerasi darat Provinsi Kepulauan Riau meliputi Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan dengan kewajiban melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.
3. Pelaku Perjalanan Orang lintas kabupaten/kota/provinsi/negara
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf a dan b, wajib melakukan pengisian e-HAC serta melengkapi diri dengan Surat Izin Perjalanan tertulis sebagai persyaratan melakukan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN dan pegawai
BUMN/BUMD, menunjukkan surat izin perjalanan tertulis dari
pejabat setingkat Eselon II;
b. Bagi pegawai swasta menunjukkan surat izin perjalanan tertulis
dari pimpinan perusahaan;
c. Bagi pekerja sektor informal menunjukkan surat izin perjalanan
tertulis dari kepala desa/lurah/ketua RT/RW; dan
d. Kunjungan duka anggota keluarga meninggal dan kunjungan
keluarga sakit, menunjukkan surat izin perjalanan tertulis dari
kepala desa/lurah/ketua RT/RW; serta
e. Bagi masyarakat untuk keperluan pengobatan, ibu hamil, dan
kepentingan persalinan, menunjukkan surat rujukan dokter dari fasilitas kesehatan.
4. Surat Izin Perjalanan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga)
memiliki 3 (tiga) ketentuan, yaitu:
– Berlaku secara individual;
– berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kabupaten/kota/provinsi/negara; dan
– bersifat wajib bagi Pelaku Perjalanan Orang yang berusia 17 tahun
ke atas;
5. Pelaku Perjalanan Orang lintas kabupaten/kota/provinsi/negara
sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf a dan b, diwajibkan
untuk:
a. Melaksanakan protokol kesehatan secara ketat; serta
b. Melengkapi diri dengan hasil negatif:
– RT-PCR, dengan masa berlaku 3×24 jam; atau
– Rapid Test Antigen, dengan masa berlaku 2×24 jam; atau
– GeNose C-19, dengan masa berlaku 1×24 jam, tes dilaksanakan
di pelabuhan/bandar udara sebelum keberangkatan.
6. Pemeriksaan dokumen Surat Izin Perjalanan dan Surat Keterangan
Negatif COVID-19 melalui tes RT-PCR/Rapid Test Antigen/GeNose C-19, dilakukan pada pintu masuk/kedatangan meliputi bandar udara,
pelabuhan dan terminal oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Kabupaten/Kota bersama unsur TNI/Polri dan instansi terkait;
7. Penyelenggaraan operasional moda transportasi meliputi kendaraan
pelayanan distribusi logistik serta moda transportasi darat, laut dan
udara pada tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Kepada Bupati/Walikota agar dapat:
a. Melakukan sosialisasi secara intens dan masif terhadap ketentuan pada Surat Edaran ini kepada masyarakat secara luas, baik melalui pemanfaatan media komunikasi publik dan media sosial, maupun melalui pelibatan partisipasi para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan perusahaan, dan/atau tokoh lainnya yang memiliki
pengaruh/influenser;
b. Melakukan optimalisasi pelaksanaan fungsi Posko Pengamanan Terpadu pada Pelabuhan Laut, Bandar Udara, serta Terminal yang menjadi pintu keluar dan masuk dari dan ke wilayah kabupaten/kota masing-masing serta Posko COVID-19 Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT/RW;
c. Mendorong Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota untuk meningkatkan upaya pendisiplinan serta penegakan hukum
penerapan protokol kesehatan pada aktivitas masyarakat di tempat dan fasilitas umum, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota yang berlaku, serta dalam pelaksanaannya
dilakukan bersama unsur TNI-POLRI.
12. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti ketentuan pada
Surat Edaran ini melalui penetapan kriteria dan persyaratan terkait
perjalanan orang pada tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021 yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan karakteristik kabupaten/kota masing-masing;
13. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021,
dan/atau menyesuaikan dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan
sesuai kebutuhan.
Penulis: nk | Editor: redaksi
