Karimun, rcmnews.id – Agus Yulianto menyatakan siap dipecat dari jabatannya Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Khusus Kepulauan Riau.
Hal itu dikatakannya terkait timbulnya korban jiwa pada saat penegahan yang dilaksanakan tim patroli lautnya beberapa hari lalu di perairan Riau.
“Seandainya memang ada pelanggarannya dalam kasus tersebut, dan harus bertanggungjawab, saya siap untuk dipecat,” ucap Agus Yulianto saat pertemuan dengan pihak KKSS Batam dan Karimun, Selasa 19 Januari 2021.
“Saya siap dipecat, dicopot jabatan saya untuk mempertanggungjawabkan itu semua, saya siap,” lanjutnya.
Pertemuan bertempat di Kanwil DJBC Khusus Kepri itu dihadiri Kabinda Kepri Brigjen Pol R C Gumay, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Ketua DPRD Yusuf Sirat dan FKPD Karimun.
Agus Yulianto menyebutkan, pihaknya (Kanwil DJBC Kepri) juga ikut mengawal proses penyelidikan kejadian tersebut.
“Saya jamin proses hukum akan berjalan seadil-adilnya,” tuturnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua KKSS Kota Batam Masrus Amin menyampaikan sebanyak tiga tuntutan ke Kakanwil DJBC Khusus Kepri.
“Pertama pelaku diserahkan, kedua siapa penanggungjawab di kapal patroli tersebut yang memberikan kebijakan untuk dilakukan penembakan, ketiga Kakanwil DJBC Khusus Kepri dicopot apabila kasusnya tidak tuntas,” katanya dengan lantang pada kesempatan itu.
“Jangan sampai tebang pilih dalam penegakan hukumnya, hars diusut sampai tuntas,” sambung Masrus Amin.
Ia menegaskan, selama 2×24 jam, pelaku yang menembak Haji Permata diserahkan kepada pihak yang berwajib (polisi).
“Jangan sampai kawan kami di lapangan menyatakan, antara KKSS dengan BC kita nyatakan perang. Kami juga bisa mencari pelaku, sampai kelubang semutpun kami bisa cari. Tapi kami serahkan ke prosedural hukum. Dengan catatan, Kakanwil DJBC Kepri ikut membantu. Jika tidak membantu, maka sulit. Lalu jangan diciptakan kebohongan-kebohongan untuk menutupi kelakuan anak buahnya di lapangan. Kalau ditembak ditempat yang mematikan, nyatakan seperti itu,” kata Masrus Amin.
Katanya lagi, berdasaekan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 tahun 2017 itu jelas. Penggunaan senjata api bagi ASN, kalau musuh itu berimbang.
“Kalau yang ditangkap itu berimbang. Disana bawa senpi 7 orang, dari BC bawa senpi juga 7 orang baru boleh digunakan. Tapi kalau tak berimbang, tidak pakai senpi pun sudah bisa kok,” ucap Masrus Amin.
“Poses penembakan, harus melumpuhkan dulu. Peringatan baru melumpuhkan, bukan langsung sasaran tembak dibagian yang mematikan. 1 peluru di jantungnya, 2 peluru lagi di dadanya,” tambahnya mengakhiri. (red/rcm)
